Grading Jangan Jadi Celah Menekan Petani
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme penilaian kualitas atau grading tembakau. Ia menilai pemerintah harus memastikan proses tersebut berlangsung transparan dan dapat dipertanggung jawabkan agar tidak menjadi celah yang merugikan petani.
“Kalau penilaian kualitas hanya ditentukan sepihak oleh pembeli, petani kembali menjadi pihak yang tidak berdaya. Pemerintah harus memastikan ada mekanisme keberatan dan pengawasan yang jelas,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangan Fauzan, tanpa pengawasan yang kuat, penetapan TIHT 2026 berpotensi kehilangan makna ketika berhadapan dengan praktik transaksi di lapangan.
Jangan Jadikan Petani Objek Pencitraan
Pada situasi krusial ini, Fauzan kembali mengingatkan agar kebijakan perlindungan petani tidak berhenti sebagai pencitraan pemerintah daerah di setiap memasuki musim panen. Petani membutuhkan keberpihakan yang dapat dirasakan secara langsung, bukan sekadar dokumen kebijakan.
“Jangan sampai petani hanya dijadikan objek pencitraan setiap musim panen. Pemerintah hadir dengan konferensi pers, mengumumkan harga, lalu setelah itu petani kembali berjuang sendiri di depan gudang. Kalau seperti itu, di mana perlindungannya,” tandasnya.
Sekretaris DPC GMNI Sumenep tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan apabila terbukti tidak efektif melindungi petani.
Penulis : Thaifur Rasyid
Editor : Zahid Badri
Sumber Berita: OkeDailyJatim
Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
