SUMENEP, OkeDailyJatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mengakselerasi langkah pengendalian inflasi dengan memperkuat sinergi lintas sektor.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
FGD yang berlangsung di Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, Kamis (30/7/2026), mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan dalam Strategi Pengendalian Inflasi dan Menjaga Daya Beli Masyarakat.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum strategis tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS), kepala perangkat daerah, hingga seluruh anggota TPID Kabupaten Sumenep.
Arahan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ir. Dedi Falahuddin, S.T., M.T.
Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kerja sama yang solid dan berkelanjutan.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim TPID yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Mudah-mudahan inflasi di Sumenep dapat terus dikendalikan, sehingga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetap berjalan normal dan tidak memberatkan beban keluarga kita,” ujar Bupati Fauzi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juni 2026, inflasi Kabupaten Sumenep tercatat 4,48 persen secara tahunan (year on year), 0,01 persen secara bulanan (month to month), dan 2,08 persen sejak awal tahun (year to date).
Angka tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengendalian inflasi yang lebih adaptif.
Menurut Bupati, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan administratif. Ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga menjadi fondasi utama agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah kunci emas pengendalian inflasi. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan harus merambah ke seluruh rantai pasok. Mulai dari beras, jagung, bumbu dapur, hingga daging dan minyak goreng, semuanya harus dipantau dengan teliti agar pasokan terjamin dan harga tetap wajar di tangan masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Sumenep memperkuat pemantauan harga harian di pasar, meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok, sekaligus mengedukasi masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan sehingga stabilitas pasar tetap terjaga.
Koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, serta seluruh anggota TPID juga terus diperkuat sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak harga komoditas pangan.
Sosok orang nomor wahid di lingkungan Pemkab Sumenep itu menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Mengendalikan inflasi bukanlah tugas satu instansi semata. Sinergi dan kolaborasi adalah nyawa dari semua langkah yang kita ambil. Kita harus bergandengan tangan, mempererat koordinasi, serta memperkokoh komitmen bersama. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian jika ingin menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sumenep,” katanya.
Melalui FGD TPID Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap lahir berbagai rekomendasi yang implementatif untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup arahannya, Bupati Fauzi mengajak seluruh peserta menjadikan forum tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Melalui pertemuan hari ini, saya berharap lahir langkah-langkah yang lebih efektif dan solutif. Ketika kebutuhan pokok terjangkau, masyarakat bisa memenuhi hidupnya dengan baik, dan roda perekonomian daerah akan terus berputar demi kemajuan bersama. Dengan memohon ridho Allah SWT, saya nyatakan FGD Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten Sumenep Tahun 2026 ini resmi dibuka dan dimulai.” tandasnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Sumenep optimistis mampu menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis : Slamet Bae
Editor : Syahid Badri
Sumber Berita: OkeDailyJatim
