OkeDailyJatim -Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen ini dipandang penting sebagai salah satu pijakan dalam mengarahkan pembangunan dan penataan ruang agar lebih terencana, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan daerah.
Tahapan penyusunan RDTR tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kaberaz Luxury Hotel itu mempertemukan berbagai unsur. Di antaranya Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Sekretaris Daerah Agus Dwi Saputra, Wakil Ketua DPRD Sumenep H. Dul Siam, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, asosiasi, hingga akademisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan pandangan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah ingin memastikan materi RDTR tidak hanya memenuhi aspek perencanaan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan Sumenep dalam jangka panjang.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo SH MH mengatakan bahwa penyusunan RDTR tidak boleh dilakukan secara parsial. Setiap bagian perlu dibahas secara terbuka melalui koordinasi dan komunikasi antarpihak.
“Dalam rangka menyusun RDTR ini, setiap detail apa pun harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” kata Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH.
Menurut dia, RDTR memiliki arti penting bagi arah pembangunan daerah. Setelah ditetapkan, dokumen tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam penataan ruang dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Karena itu, pemerintah tidak ingin RDTR hanya menjawab kebutuhan saat ini. Berbagai kemungkinan kebutuhan pembangunan pada masa mendatang juga harus diperhitungkan sejak proses penyusunannya.
“Kalau RDTR ini sudah terbentuk dan diresmikan, ada hal-hal lain yang dalam perjalanan dibutuhkan. Pada akhirnya bisa menyesuaikan dengan harapan seluruh pihak,” ujarnya.
Ia menilai pelibatan banyak unsur melalui FGD dan konsultasi publik KLHS menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar perencanaan tata ruang tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kegiatan FGD ini tentu strategis, khususnya bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih baik,” ungkap sosok orang nomor wahid di lingkungan Pemkab Sumenep itu.
Meski memiliki cakupan strategis, Fauzi mengingatkan bahwa penyusunan RDTR harus melihat kondisi riil daerah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, luasnya kebutuhan penataan ruang tidak selalu dapat diakomodasi sekaligus. Karena itu, prioritas pembangunan harus disusun secara realistis agar dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran.
“Memang setiap pemerintah daerah itu berjalan sama. Biasanya beberapa RDTR yang dibahas tidak mencakup semuanya. Ini sebenarnya sangat luas, selain memang sangat luas, salah satunya adalah faktor fiskal yang terbatas,” jelasnya.
Bupati juga meminta perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara OPD, Sekda, konsultan, DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosiasi, dan unsur lainnya harus terus dijaga selama proses penyusunan RDTR.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah, Pak Sekda, dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RDTR ini harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan intens,” harap Bupati Fauzi.
Baginya, komunikasi menjadi kunci agar proses penyusunan dokumen berjalan sesuai target. Terlebih, pemerintah daerah dan konsultan memiliki ritme kerja yang berbeda sehingga diperlukan kesamaan persepsi sejak awal.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan mampu bergerak cepat dalam merespons kebutuhan dan persoalan yang muncul selama proses penyusunan.
“Sebab yang terjadi biasanya dalam operasinya perangkat daerah ini identik lemot, sementara konsultan ini pola pikirnya cepat. Teman-teman pemangku kepentingan juga harus mengimbanginya,” tegasnya.
Fauzi mengatakan percepatan kerja harus dibarengi komunikasi yang efektif. Setiap perbedaan pandangan tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat menghambat proses penyusunan RDTR.
Ia berharap seluruh pihak memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan akhir penyusunan dokumen tersebut, yakni menghasilkan rencana tata ruang yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan Sumenep.
“Pada masa pemerintahan saya dari dulu selalu inginnya cepat. Keinginannya agar bekerja keras. Jadi nanti akan terjadi kesepahaman satu sama lain apabila sesuai dalam persepsi pemikiran,” pungkas Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Keterlibatan lintas sektor dinilai semakin penting karena RDTR berkaitan dengan banyak kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah, OPD, DPRD, pemerintah kecamatan dan desa, konsultan, asosiasi, serta akademisi memiliki perspektif berbeda yang dapat saling melengkapi.
Melalui FGD dan konsultasi publik KLHS ini, Pemkab Sumenep berupaya mendapatkan masukan seluas mungkin sebelum materi RDTR disempurnakan.
Dengan demikian, penyusunan RDTR Sumenep diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan tata ruang, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mengarahkan pembangunan secara lebih terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan fiskal daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumenep membangun tata ruang yang lebih terarah. Dengan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang konsisten, proses penyusunan RDTR diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang adaptif terhadap perkembangan daerah sekaligus memberi kepastian bagi pembangunan ke depan.
