SUMENEP, OkeDailyJatim – Pemkab Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu upaya yang kini digencarkan ialah mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 melalui program sosialisasi yang dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas yang diterbitkan Kepala Bapenda Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, SH, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah yang menjadi salah satu penopang pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sosialisasi akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai kecamatan dalam beberapa hari ke depan. Melalui pendekatan jemput bola ini, Bapenda ingin memastikan informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat diterima secara langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pelunasan PBB-P2 Tahun 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, SH, mengatakan program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan daerah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan investasi bersama untuk mendukung pembangunan.
“PBB bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam membangun Kabupaten Sumenep.
Karena itu kami memilih turun langsung agar informasi yang diterima masyarakat lebih jelas, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu,” kata Ferdiansyah, Rabu (22/07/2026).
Melalui program sosialisasi ini, Bapenda Sumenep akan memberikan edukasi kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai tata cara pembayaran PBB-P2, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta pentingnya pelunasan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan Kabupaten Sumenep.
Selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 juga akan didistribusikan sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ferdiansyah, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Semakin optimal penerimaan PBB-P2, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami optimistis target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat tercapai apabila seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi.
Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui sosialisasi yang digelar secara berkelanjutan, Bapenda Sumenep berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan budaya taat pajak.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan optimalnya penerimaan PBB-P2 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis berbagai program pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dian sapaannya.
Penulis : Slamet Bae
Editor : Syahid Badri
Sumber Berita: OkeDailyJatim
