Ia mengingatkan bahwa persoalan desil tidak semata berkaitan dengan bantuan sosial. Lebih jauh, masalah ini menyangkut ketepatan kebijakan publik.
Data yang keliru berpotensi membuat program pemerintah meleset dari sasaran. Dampaknya, keluarga yang seharusnya mendapat perlindungan bisa kehilangan akses.
Pemuda Muhammadiyah Sumenep tidak mempersoalkan pemutakhiran data selama prosesnya transparan dan sesuai kondisi objektif masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak menolak pembaruan data. Yang penting, perubahan itu benar-benar menggambarkan keadaan warga dan bisa dipertanggungjawabkan.” imbuhnya.
Ludianto meminta Pemkab Sumenep mengevaluasi perubahan desil yang menimbulkan keberatan. Evaluasi perlu melibatkan desa, masyarakat, dan pihak terkait.
Ia menilai keterbukaan menjadi kunci agar persoalan data tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Satu angka dalam sistem, kata dia, bisa memiliki dampak besar terhadap kehidupan sebuah keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan.
Penulis : Sahid Badri
Editor : Thaifur Rasyid
Sumber Berita: OkeDailyJatim
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
