SUMENEP, OkeDailyJatim – Di tengah derasnya pembangunan Jawa Timur, suara tentang rakyat belum boleh tenggelam. Ketika pertumbuhan ekonomi terus digaungkan, masih ada persoalan ketimpangan, lapangan pekerjaan, pendidikan, lingkungan, hingga penegakan hukum yang menuntut perhatian.
Di tengah situasi itulah, gerakan mahasiswa Jawa Timur memasuki babak baru.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Kerakyatan Jawa Timur resmi memasuki periode kepengurusan 2026–2027. Pergantian kepemimpinan ini tidak hanya menjadi agenda regenerasi organisasi, tetapi juga momentum untuk mempertegas kembali posisi mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mandat tersebut diberikan kepada Universitas Bahaudin Mudhary Madura sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur. Posisi itu dipercayakan kepada Moh. Iskil El Fatih setelah melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan di Jambi.
Bagi Iskil, amanah tersebut datang bersama tanggung jawab besar. Sebab, Jawa Timur bukan hanya berbicara tentang angka pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur. Di balik berbagai capaian itu, terdapat masyarakat yang masih berhadapan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia ingin menjadikan periode baru BEM SI Kerakyatan Jawa Timur sebagai ruang untuk memperkuat keberpihakan mahasiswa terhadap kepentingan publik.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya? Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” kata Iskil, Sabtu (08/08/2026).
BEM SI Kerakyatan Jawa Timur ke depan tidak ingin gerakan mahasiswa hanya muncul ketika sebuah persoalan sudah menjadi sorotan publik.
Kajian kebijakan, konsolidasi antarkampus, serta advokasi masyarakat akan menjadi bagian dari arah gerakan pada periode 2026–2027.
Langkah tersebut dinilai penting agar suara mahasiswa tidak berhenti pada kritik di jalanan, tetapi memiliki dasar argumentasi yang kuat dan mampu memberikan gambaran mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.
Dengan kajian yang matang, mahasiswa dapat menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menyisakan persoalan baru.
Iskil menegaskan, keberanian menyampaikan kritik harus berjalan beriringan dengan independensi.
Menurutnya, mahasiswa harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah maupun lembaga negara tanpa kehilangan sikap kritis. Termasuk ketika menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kinerja aparat penegak hukum, seperti Polda Jawa Timur.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegasnya.
Independensi menjadi salah satu garis penting yang ingin dijaga BEM SI Kerakyatan Jawa Timur.
Gerakan mahasiswa, kata Iskil, harus berdiri berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kritik tidak boleh lahir karena kedekatan maupun kepentingan politik sesaat.
Sebaliknya, setiap sikap organisasi harus memiliki pijakan yang jelas, baik melalui kajian, data maupun temuan di lapangan.
Semangat tersebut menjadi penting karena mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual sekaligus bagian dari masyarakat sipil.
Mereka dituntut mampu menyampaikan kegelisahan masyarakat ke ruang publik, sekaligus mengawal agar kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat.
Periode 2026–2027 pun diproyeksikan menjadi fase konsolidasi bagi BEM SI Kerakyatan Jawa Timur.
Antarkampus akan didorong untuk memperkuat komunikasi dan membangun jaringan gerakan yang lebih responsif terhadap persoalan di berbagai daerah.
Tidak hanya persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan, isu lingkungan, ketimpangan sosial, pelayanan publik, hingga penegakan hukum juga menjadi ruang yang membutuhkan perhatian mahasiswa.
Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak sekadar menjadi suara yang terdengar ketika aksi berlangsung. Lebih jauh, mahasiswa diharapkan mampu menjadi mata yang melihat persoalan, pikiran yang mengkajinya, dan suara yang menyampaikannya kepada publik.
Pergantian kepemimpinan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur akhirnya bukan sekadar pergantian periode.
Ini adalah pertaruhan tentang bagaimana mahasiswa menjaga idealisme ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Sebab pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa tinggi gedung berdiri, seberapa panjang jalan terbentang, atau seberapa besar angka pertumbuhan ekonomi.
Ukuran yang paling dekat dengan rakyat justru sederhana: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?
Pertanyaan itulah yang kini dibawa BEM SI Kerakyatan Jawa Timur memasuki periode 2026–2027.
Sebuah lembar baru telah dibuka. Dan di dalamnya, suara rakyat kembali menjadi alasan bagi mahasiswa untuk tetap bersuara.
