OkeDailyJatim – Pemkab Sumenep melalui Dinsos P3A mengikuti penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Kementerian PPPA, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Ruang Adirasa Kantor Pemkab Sumenep. Penilaian ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan PUG dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., mengikuti kegiatan melalui Zoom. Hadir pula Sekdakab Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir Kepala Dinsos P3A Dr. R. Abd. Rahman Riadi, S.E., M.M., Kepala Bappeda Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., serta Asisten I Ahmad Laili Maulidi.
Asisten III Setdakab Wahyu Kurniawan Pribadi, A.P., M.Pemerintahan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut.
Penilaian PUG mendorong integrasi perspektif kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Langkah ini penting untuk memperkuat kebijakan yang inklusif.
Kepala Dinsos P3A Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, S.E.,M.M., mengatakan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kesetaraan gender.
“Penilaian PUG ini menjadi momentum bagi Pemkab Sumenep untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan memberikan kesempatan setara bagi perempuan dan laki-laki.” kata Dr. R. Abd. Rahman Riadi usai kegiatan kepada media ini.
Dirinya menilai sinergi seluruh perangkat daerah diperlukan agar prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Pengarusutamaan gender membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah. Perspektif kesetaraan gender perlu diintegrasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di Kabupaten Sumenep.” ujarnya.
Penilaian tersebut juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender agar program pemerintah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Dr. Rahman berharap hasil evaluasi dapat menjadi pijakan untuk memperkuat pelaksanaan PUG secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan.
“Kami berharap penilaian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG di Sumenep agar kebijakan pembangunan semakin responsif gender dan bermanfaat bagi masyarakat.” pungkas Dr. R. Abd. Rahman Riadi.
Melalui koordinasi lintas-OPD dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Sumenep diharapkan terus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan kesempatan setara bagi masyarakat.
