OkeDailyJatim – Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan terus diperkuat UPT Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Sumenep. Salah satunya melalui sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang melibatkan pemerintah kecamatan serta seluruh kepala desa.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Kalianget, Selasa (10/11/2026), menjadi langkah strategis memperluas jangkauan informasi perpajakan. Pemerintah desa didorong menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan pembebasan pajak daerah kepada masyarakat.
Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, SH, MH, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Informasi perpajakan harus disampaikan secara langsung agar dipahami dan dimanfaatkan oleh wajib pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan menyeluruh mengenai PKB, BBNKB, serta kebijakan pembebasan pajak daerah. Sosialisasi ini menjadi sarana mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar kepatuhan perpajakan terus meningkat,” kata Samtiono disela-sela kegiatan.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan di kantor. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa untuk memperluas penyampaian informasi hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Samtiono menegaskan, edukasi perpajakan harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami kewajiban membayar pajak sekaligus mengetahui fasilitas pembebasan yang berlaku berdasarkan ketentuan pemerintah.
“Optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, Bapenda, dan Jasa Raharja agar edukasi perpajakan semakin luas dan pelayanan kepada wajib pajak semakin baik,” tegasnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pemerintah desa diharapkan aktif meneruskan informasi kepada warga sehingga kebijakan perpajakan dapat diketahui secara merata dan memberikan manfaat sesuai ketentuan.
Sementara itu, Camat Kalianget, Erfan Evendi, menyambut positif langkah UPT PPD Sumenep yang memberikan edukasi langsung kepada jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Ia menilai sosialisasi tersebut penting untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan.
Erfan menyebut pemerintah desa mempunyai posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, kepala desa dan perangkatnya dapat menjadi penghubung efektif dalam menyampaikan informasi mengenai PKB, BBNKB, dan pembebasan pajak daerah.
“Kami mengapresiasi UPT PPD Sumenep yang telah memberikan sosialisasi secara langsung. Informasi ini sangat penting dipahami pemerintah desa agar bisa diteruskan kepada masyarakat, sehingga warga mengetahui kebijakan yang tersedia dan dapat memanfaatkannya sesuai aturan,” ungkap Erfan.
Ia secara khusus meminta seluruh kepala desa tidak pasif setelah mengikuti kegiatan tersebut. Informasi yang diterima dalam sosialisasi harus segera diteruskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi di desa.
“Jangan sampai informasi ini hanya berhenti di forum pertemuan. Saya meminta seluruh kepala desa segera menyosialisasikannya kepada masyarakat agar semakin banyak warga mengetahui kebijakan pembebasan pajak daerah dan memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan,” jelasnya.
Erfan menambahkan, keberhasilan meningkatkan kesadaran pajak membutuhkan kerja sama yang konsisten antara pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Sosialisasi perpajakan tersebut dihadiri Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, Camat Kalianget Erfan Evendi, Kabid P3EPD Bapenda Sumenep Suhermanto, serta perwakilan Jasa Raharja. Kegiatan juga melibatkan para kepala desa sebagai ujung tombak penyebaran informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, UPT PPD Sumenep berharap kesadaran masyarakat terhadap PKB dan BBNKB semakin meningkat. Dukungan pemerintah kecamatan dan desa menjadi kekuatan penting untuk memperluas edukasi perpajakan serta mendorong pelayanan publik yang semakin optimal.
