OkeDailyJatim – MTsN 2 Sumenep memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satunya melalui rapat internal Tim Area 5 Penguatan Pengawasan, Sabtu (7/11).
Rapat tersebut dihadiri Kepala MTsN 2 Sumenep H. Hairuddin, Ketua Tim Kerja ZI, serta seluruh anggota tim. Pertemuan ini membahas strategi penguatan pengawasan dan pembenahan tata kelola madrasah.
Ada tiga agenda utama yang menjadi perhatian. Ketiganya meliputi penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), revisi instrumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan budaya kerja 4K.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penguatan UPG dilakukan untuk meningkatkan pemahaman seluruh warga madrasah. Langkah ini sekaligus memperkuat pencegahan gratifikasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan pendidikan.
Sementara itu, revisi instrumen SPIP diarahkan untuk menyempurnakan sistem pengendalian internal. Upaya tersebut juga mencakup identifikasi risiko agar program madrasah berjalan efektif dan akuntabel.
Selain pengawasan, rapat juga menyoroti kedisiplinan guru dan tenaga kependidikan melalui budaya 4K. Program ini mencakup Kebersihan, Kerapian, Ketertiban, dan Keindahan lingkungan madrasah.
Kepala MTsN 2 Sumenep H. Hairuddin mengatakannpembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Menurutnya, perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam mewujudkan WBK.
“Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen penilaian. Yang terpenting adalah perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya kerja seluruh warga madrasah,” kata Hairuddin.
Dia juga mendorong seluruh anggota tim agar konsisten menjalankan tanggung jawab pengawasan. Komitmen bersama dinilai menjadi kunci membangun lingkungan pendidikan yang bersih dan profesional.
“Pengawasan harus menjadi budaya dalam bekerja. Dengan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen bersama, kami ingin mewujudkan madrasah yang bersih serta berintegritas,” ujarnya menambahkan.
Melalui penguatan Area 5, MTsN 2 Sumenep berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih optimal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen mewujudkan madrasah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
