OkeDailyJatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mematangkan persiapan menghadapi verifikasi Penganugerahan Prahita Ekapraya (PPE). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong memperkuat program responsif gender guna memastikan prinsip kesetaraan terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat pemantapan persiapan penilaian PPE yang berlangsung di Aula Adirasa Kantor Pemkab Sumenep. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si., serta dihadiri perwakilan OPD dan tamu undangan lainnya.
Dalam penilaian sementara, Kabupaten Sumenep memperoleh nilai 940,8. Tahapan verifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesesuaian dokumen pendukung dengan pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekdakab Sumenep Agus Dwi Saputra berharap hasil verifikasi tidak mengalami penurunan signifikan. Karena itu, seluruh OPD diminta meningkatkan koordinasi, memperkuat kelengkapan data, serta memastikan setiap program pembangunan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, S.E., M.M., memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah daerah.
Pengarusutamaan Gender tidak cukup hanya diwujudkan melalui dokumen administrasi. Implementasinya perlu terlihat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.
“Pengarusutamaan Gender membutuhkan komitmen seluruh OPD. Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa program yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara proporsional.” kata Kadinsos P3A Dr. R. Abd. Rahman Riadi SE MM.
Kesiapan menghadapi verifikasi juga membutuhkan data yang akurat, dokumen yang relevan, serta bukti implementasi program. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memperlihatkan konsistensi kebijakan responsif gender di Kabupaten Sumenep.
“Nilai sementara 940,8 menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk mempersiapkan verifikasi secara optimal. Data dan dokumen pendukung harus sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.” ujarnya.
Program responsif gender diarahkan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah.
“Keberhasilan Pengarusutamaan Gender tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari bagaimana kebijakan pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif.” tegas Dr. R. Abd. Rahman Riadi SE MM.
Melalui penguatan koordinasi dan evaluasi program, Pemkab Sumenep berharap pelaksanaan PUG semakin terarah dan berkelanjutan. Persiapan verifikasi PPE pun diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan bukanlah tujuan akhir. Hal yang paling penting adalah memastikan prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam pembangunan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.” pungkasnya.
Pemkab Sumenep berharap seluruh OPD terus memperkuat komitmen bersama agar pembangunan daerah semakin responsif gender, inklusif, dan mampu memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.
