OkeDailyJatim – Ada momen menarik saat Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, SH., MH., memimpin HLM Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui digitalisasi pembayaran pajak.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kaberaz Hotel, Sumenep, Rabu (23/9/2026), dengan pembahasan penguatan kepatuhan masyarakat membayar PKB.
Namun, perhatian forum juga tertuju ketika Wabup Sumenep KH Imam Hasyim menyinggung operasi gabungan yang dilakukan sejumlah instansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Operasi tersebut melibatkan UPT PPD Sumenep bersama kepolisian, Bapenda, Disperkimhub, dan Jasa Raharja untuk meningkatkan kepatuhan kendaraan.
Dalam pernyataannya, Wabup Sumenep KH Imam Hasyim mengungkapkan dirinya telah mengenal Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, SH., MH., sebelum menjabat sebagai wakil bupati.
“Pak Sam saya kenal sebelum saya menjadi Wakil Bupati. Jadi, saya tahu bagaimana upaya beliau memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Wabup Sumenep KH Imam Hasyim SH, MH.
Ia kemudian mengungkapkan alasan tidak dapat hadir ketika tim gabungan melaksanakan operasi pemeriksaan kendaraan di Jalan Raya Sumenep-Lenteng.
Menurutnya, saat operasi berlangsung, dirinya sedang memiliki agenda kifayah sehingga tidak memungkinkan untuk turun langsung bersama petugas di lapangan.
“Saya sebenarnya ingin hadir dan ikut bersama tim operasi gabungan. Tetapi saat itu ada kifayah yang harus saya hadiri,” ujarnya.
Meski tidak dapat hadir pada operasi sebelumnya, keinginan Wabup Sumenep untuk ikut turun langsung ternyata belum berhenti.
KH. Imam Hasyim menyampaikan bahwa dirinya akan bergabung dengan tim operasi gabungan apabila memiliki kesempatan dan waktu yang memungkinkan.
“Kalau nanti ada waktu, insyaallah saya akan turun langsung bersama tim operasi gabungan untuk melihat kegiatan di lapangan,” tegas Wabup KH Imam Hasyim SH MH.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sisi menarik dalam pembahasan optimalisasi PKB yang tidak hanya berbicara tentang sistem digital.
Menurut Wabup Sumenep, kemudahan pembayaran melalui digitalisasi perlu berjalan beriringan dengan upaya membangun kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
“Digitalisasi harus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tetapi kesadaran membayar pajak juga harus terus dibangun melalui sinergi dan pelayanan,” tandasnya.
Upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan memang membutuhkan kerja bersama lintas instansi, termasuk pelayanan, edukasi, hingga kegiatan lapangan.
Operasi gabungan sebelumnya juga menyasar kepatuhan pajak kendaraan sekaligus kelengkapan administrasi dan ketertiban berlalu lintas masyarakat.
Karena itu, komitmen Wabup Sumenep untuk turun langsung bersama tim menjadi pesan bahwa optimalisasi PKB membutuhkan keterlibatan pemerintah secara nyata.
Di sisi lain, digitalisasi pembayaran diharapkan membuat masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak tanpa harus menghadapi proses pelayanan yang berbelit.
Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan pelayanan publik dan kerja lintas sektor agar program pemerintahan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Keterlibatan pimpinan daerah dalam penguatan kepatuhan pajak juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi antara kemudahan pembayaran digital dan edukasi langsung di lapangan, optimalisasi PKB di Sumenep diharapkan dapat berjalan semakin efektif.
