OkeDailyJatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mencari langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Percepatan digitalisasi pelayanan dan peningkatan kepatuhan masyarakat menjadi dua fokus utama yang kini diperkuat.
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), optimalisasi PKB, serta pemberian Apresiasi kepada Wajib Pajak Patuh 2026 di Ballroom Hotel Myze, Jumat (13/11/2026).
Forum strategis ini mempertemukan pemerintah daerah dengan sejumlah instansi terkait untuk membangun kesamaan langkah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kehadiran Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, turut menegaskan pentingnya sinergi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, SH, MH, mengatakan optimalisasi PKB membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Selain memperkuat sistem pelayanan, pemerintah juga perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak kendaraan memiliki kontribusi penting bagi pembangunan daerah.
“Keberhasilan optimalisasi pajak kendaraan bermotor sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Kami terus mendorong agar wajib pajak memahami pentingnya memenuhi kewajiban tepat waktu. Sebab, penerimaan pajak yang optimal menjadi salah satu penopang pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Samtiono, SH, MH.
Menurut Samtiono, kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Karena itu, pemanfaatan teknologi digital terus didorong agar proses administrasi perpajakan semakin sederhana, cepat, dan mudah dijangkau.
Transformasi digital tersebut diharapkan mampu mengubah pola pelayanan perpajakan menjadi lebih efektif. Dengan kemudahan akses, masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajak tanpa harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.
“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif. Kami ingin pembayaran pajak kendaraan semakin mudah, cepat, dan praktis sehingga masyarakat merasa terbantu sekaligus semakin terdorong untuk taat membayar pajak,” jelasnya.
Di sisi lain, optimalisasi penerimaan PKB juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus membangun budaya kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
Samtiono menegaskan, pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh 2026 merupakan bentuk penghargaan terhadap masyarakat yang telah menunjukkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajibannya. Langkah tersebut sekaligus diharapkan menjadi inspirasi bagi wajib pajak lainnya.
“Apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan membayar pajak. Kami berharap langkah ini dapat memotivasi wajib pajak lainnya agar semakin disiplin. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, semakin besar pula peluang optimalisasi penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
HLM TP2DD tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetra Jaya, Kabid P3EPD Suhermanto, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sejumlah unsur pemangku kepentingan juga mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Polresta Sumenep, PKDI Sumenep, Jasa Raharja, dan tamu undangan lainnya.
Melalui penguatan koordinasi, inovasi digital, serta peningkatan kesadaran wajib pajak, optimalisasi PKB diharapkan semakin memberikan dampak terhadap penerimaan daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Sumenep dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.
