OkeDailyJatim – Pemkab melalui Bapenda Sumenep mulai memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Jumat (13/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel Mizye Sumenep itu menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemkab Sumenep juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak patuh 2026 sebagai bentuk penghargaan atas kedisiplinan masyarakat.
Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, SH, MH, mengatakan optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebab, penerimaan pajak tersebut turut memberikan manfaat bagi keuangan pemerintah kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ferdiansyah Tetrajaya, peningkatan pendapatan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, desa hingga masyarakat sebagai wajib pajak.
“Optimalisasi pajak kendaraan bermotor harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep,” kata Ferdiansyah.
Dia mengungkapkan, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep menunjukkan perkembangan positif. Pada 2026, pemerintah daerah menetapkan target PAD sebesar Rp375 miliar. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya telah mencapai 90,08 persen atau sekitar Rp337 miliar.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal. Namun, Bapenda Sumenep menilai masih terdapat ruang besar untuk menggali potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.
Ferdiansyah Tetrajaya menyebut, keberhasilan mencapai target pendapatan tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan. Karena itu, pihaknya terus mendorong koordinasi lintas sektor agar setiap potensi penerimaan daerah dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Kami bersyukur realisasi PAD terus menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat kami berpuas diri. Masih banyak potensi yang harus digarap, sehingga diperlukan kerja sama seluruh OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat untuk menjaga tren positif pendapatan daerah,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang disiapkan Bapenda Sumenep adalah memperluas keterlibatan pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB. Kepala desa akan didorong membantu menyampaikan informasi kepada warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Bapenda menyiapkan data kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Data itu nantinya dikoordinasikan dengan pemerintah desa agar proses penyampaian informasi dan pengingat kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
Strategi tersebut dinilai penting karena pemerintah desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang efektif, kesadaran warga untuk membayar pajak tepat waktu diharapkan semakin meningkat.
Selain memperkuat kepatuhan wajib pajak, Pemkab Sumenep juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Transformasi layanan tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses pembayaran yang lebih praktis, cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan seluruh pihak terkait, termasuk melalui pemanfaatan data tunggakan pajak kendaraan. Harapannya, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, semakin sadar akan kewajibannya, dan penerimaan daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” tutup Dian sapaannya.
Kegiatan HLM Tim P2DD tersebut turut dihadiri Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya, SH, MH, Kepala UPT PPD Samtiono, SH, MH, serta jajaran OPD dan sejumlah undangan.
Sejumlah unsur lain juga hadir, di antaranya PKDI Sumenep, perwakilan Jasa Raharja, Camat, Polresta Sumenep, serta pihak terkait lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mempertegas pentingnya sinergi dalam memperluas kepatuhan pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh 2026 menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah berharap penghargaan itu dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin disiplin memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui optimalisasi PKB, penguatan peran pemerintah desa, dan percepatan digitalisasi, Bapenda Sumenep berkomitmen menjaga pertumbuhan PAD. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep.
