OkeDailyJatim – Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, S.H., M.H., mengingatkan Bupati Sumenep agar selektif memilih direksi PT Sumekar.
Menurut Safiudin, seleksi Direktur Utama (Dirut) dan jajaran direksi PT Sumekar harus mengutamakan kompetensi, integritas, serta pengalaman manajerial calon.
Ia menegaskan, asal daerah, termasuk identitas putra kepulauan, tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pimpinan perusahaan milik daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai Bupati terjebak pada pertimbangan asal daerah atau kepentingan kelompok. PT Sumekar membutuhkan pemimpin profesional.” ujarnya, Minggu (01/11/2026).
Safiudin menyebut pengalaman pengelolaan PT Sumekar pada periode sebelumnya harus menjadi catatan penting sebelum pemerintah daerah menetapkan direksi baru.
Ia juga menyoroti persoalan manajemen terdahulu yang menurutnya berkaitan dengan dugaan korupsi, nepotisme, dan lemahnya kemampuan pengelolaan perusahaan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak kembali memengaruhi kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT Sumekar.
“Jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Pengelolaan yang buruk bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan daerah.” kata H. Safiudin.
Ia menegaskan, jabatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan ruang pembagian kekuasaan berdasarkan identitas daerah maupun kedekatan politik.
Karena itu, seluruh kandidat dari wilayah daratan maupun kepulauan harus memperoleh kesempatan yang sama melalui seleksi objektif dan transparan.
Safiudin menekankan, putra kepulauan tetap memiliki peluang memimpin PT Sumekar selama memenuhi persyaratan kompetensi dan profesionalitas.
“Ini bukan persoalan anti-orang kepulauan. Siapa pun boleh memimpin, asalkan memiliki integritas, rekam jejak, dan kemampuan yang memadai.” tegasnya.
Ia berharap Bupati Sumenep menjadikan pengalaman bisnis, kemampuan manajerial, integritas, dan strategi usaha sebagai indikator utama seleksi direksi.
KWK mengingatkan bahwa PT Sumekar merupakan aset daerah yang pengelolaannya harus berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan perusahaan.
Safiudin menilai, pergantian direksi tidak cukup tanpa pembenahan sistem manajemen, pengawasan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang sehat.
“PT Sumekar membutuhkan pembenahan manajemen, bukan sekadar pergantian orang. Jangan biarkan perusahaan menjadi korban kepentingan.” pungkas H. Piu sapaannya.
Ia berharap proses seleksi direksi PT Sumekar menghasilkan pimpinan yang mampu memperbaiki tata kelola dan menjaga kepercayaan masyarakat.
