OkeDailyJatim – Pendangkalan Pelabuhan Pasongsongan, Sumenep, Madura, menghambat aktivitas nelayan. Komisi B DPRD Jatim mendesak pengerukan segera dilakukan.
Kondisi alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang dangkal membuat perahu nelayan kesulitan bersandar. Biaya pengangkutan ikan pun meningkat.
Ketua HNSI Pasongsongan, Ahmad Rizal, menyebut persoalan tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan dan harga jual ikan di pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rizal, harga ikan yang semula sekitar Rp250 ribu dapat melonjak hingga Rp500 ribu akibat tambahan biaya pemindahan hasil tangkapan dari tengah laut.
“Pendangkalan ini menambah beban nelayan. Proses pemindahan ikan membutuhkan biaya tambahan sehingga pendapatan kami semakin tertekan,” kata Ahmad Rizal dalam keterangan resminya, Rabu (28/10/2026).
Persoalan tersebut dibahas saat HNSI Pasongsongan bertemu Komisi B DPRD Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu mendorong percepatan penanganan pelabuhan.
Sebagai langkah awal, HNSI dan Komisi B mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim mengajukan peminjaman ekskavator untuk membantu pengerukan sedimen.
“Kami juga mendesak adanya penganggaran untuk pengerukan selama tahun 2027 sebesar Rp10 miliar,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, meminta DKP Jatim memperkuat koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan instansi terkait agar penanganan tidak berlarut-larut.
“Pendangkalan pelabuhan ini bukan sekadar persoalan teknis pemeliharaan, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan denyut nadi perekonomian nelayan kita,” kata Erma.
Erma menilai sedimentasi lumpur dan pasir harus ditangani melalui langkah terpadu. Pemetaan titik terparah diperlukan untuk menentukan prioritas pengerukan.
Menurutnya, hambatan koordinasi dan perbedaan kewenangan antarlembaga tidak boleh menghalangi penyelesaian masalah infrastruktur yang menyangkut kehidupan masyarakat pesisir.
“DKP Jatim harus proaktif memimpin langkah taktis, tidak bisa jalan sendiri. Koordinasi lintas sektor harus segera diperkuat,” tegasnya.
Dampak pendangkalan juga dikhawatirkan meluas ke wilayah kepulauan Sumenep. Gangguan akses kapal berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok dan meningkatkan biaya logistik.
Erma meminta pemerintah memetakan kondisi pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat untuk menyusun penanganan darurat sekaligus rencana perbaikan jangka panjang.
“Pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di Sumenep dan wilayah lainnya butuh perhatian khusus. Titik terparah harus segera dipetakan,” ungkap Erma.
Komisi B DPRD Jatim turut mendorong pengerukan masuk dalam prioritas anggaran 2027. Kajian lingkungan juga diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab sedimentasi berulang.
“Kami di DPRD Jatim, khususnya Komisi B, siap mengawal dan mendukung dari sisi penganggaran maupun pengawasan,” pungkasnya.
Percepatan pengerukan diharapkan mempermudah nelayan bersandar, menekan biaya distribusi ikan, serta menjaga kelancaran pasokan barang bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.
