OkeDailyJatim – Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumenep didorong makin mudah. Digitalisasi menjadi salah satu strategi yang kini diperkuat pemerintah.
Langkah itu dibahas dalam High Level Meeting Optimalisasi PKB Melalui Digitalisasi Pembayaran Pajak di Kabupaten Sumenep, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut digelar di Ballroom Kaberaz Hotel Sumenep dengan melibatkan sejumlah unsur strategis pemerintahan dan pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda ini dijadwalkan dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH, perwakilan kecamatan, kepala desa, Bapenda beserta jajaran, serta UPT PPD Sumenep.
Turut dijadwalkan hadir Kepala Disperkimhub Sumenep beserta jajaran, Satlantas Polresta Sumenep, dan Jasa Raharja dalam forum tersebut.
Keterlibatan lintas sektor menjadi bagian penting untuk memperluas informasi pembayaran PKB. Pemerintah ingin layanan pajak semakin dekat dengan masyarakat.
Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, SH, MH, mengatakan kolaborasi menjadi kunci mengoptimalkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
“Ini bentuk kolaborasi dan dukungan pemerintah kabupaten. Kami mengajak kecamatan dan desa mengoptimalkan perannya.” kata Samtiono SH MH kepada media ini.
Menurut Samtiono, kecamatan dan desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Informasi pajak bisa disampaikan lebih luas.
“Kecamatan dan desa paling dekat dengan masyarakat. Informasi pembayaran pajak dapat diteruskan hingga tingkat RT dan RW.” ujarnya.
Ia berharap kemudahan pembayaran melalui sistem digital dapat mendorong masyarakat lebih patuh. Teknologi diharapkan membuat pembayaran pajak semakin praktis.
“Kalau kemudahan digitalisasi dalam membayar pajak benar-benar dirasakan, insyaallah masyarakat semakin patuh membayar pajak.” tambahnya.
Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan kanal pembayaran digital di Sumenep. Bapenda menyebut masyarakat dapat menggunakan ATM, mobile banking, e-wallet dan kanal elektronik.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumenep melalui Kabid P3EPD Suhermanto, SE, ME, menyebut forum tersebut merupakan bentuk sinergi antarlembaga.
“Ini bentuk kolaborasi dan sinergi antara UPT PPD Provinsi Jawa Timur dengan Pemkab Sumenep untuk mendorong peningkatan PKB.” ujarnya.
Menurut Suhermanto, pelibatan stakeholder hingga tingkat desa diharapkan memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat secara berjenjang.
“Kami mengundang seluruh stakeholder sampai level desa agar menjadi tangan-tangan kami untuk menggerakkan masyarakat supaya patuh pajak.” kata Suhermanto SE ME menambahkan.
Ia menegaskan, hasil forum diharapkan tidak berhenti di ruang pertemuan. Peserta diminta meneruskan informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Harapannya ini tidak selesai di sini. Peserta bisa terus menularkan informasi agar potensi yang ada dapat tergali secara maksimal.” pungkasnya.
Sinergi lintas sektor bukan hal baru dalam optimalisasi pajak kendaraan di Sumenep. UPT PPD, Bapenda, Satlantas dan Jasa Raharja sebelumnya juga terlibat dalam operasi gabungan.
Kini, pendekatan pelayanan diperkuat melalui digitalisasi. Masyarakat diharapkan memperoleh akses pembayaran yang lebih praktis sekaligus memahami pentingnya memenuhi kewajiban PKB.
Bagi pemerintah daerah, optimalisasi PKB bukan hanya soal penerimaan. Kemudahan layanan menjadi bagian penting untuk membangun kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan keterlibatan kecamatan, desa, Bapenda, UPT PPD, Disperkimhub, kepolisian hingga Jasa Raharja, sinergi pembayaran PKB terus diperluas.
