OkeDailyJatim – Penanganan dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan. Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026), untuk menuntut kepastian hukum atas kedua perkara tersebut.
Aksi demonstrasi itu menjadi bentuk desakan masyarakat sipil agar penanganan dugaan tindak pidana korupsi tidak berhenti pada proses administratif. JASTRA meminta kejaksaan menunjukkan perkembangan konkret, mengusut pihak-pihak terkait, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan profesional.
Direktur JASTRA, Hasyim, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin perkara dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik KPU Sumenep terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memberikan kejelasan mengenai tahapan penanganan kedua perkara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, Hasyim juga menyinggung informasi mengenai seseorang berinisial R yang disebut memiliki dugaan keterkaitan dengan perkara pengadaan logistik KPU Sumenep. Informasi tersebut, menurut dia, diperoleh dari pengakuan salah satu komisioner KPU Sumenep.
“Kami mendesak agar proses hukum rumah produksi segera dituntaskan. Untuk perkara pengadaan logistik KPU Sumenep, kami juga meminta kepastian hukum berdasarkan informasi yang kami himpun, termasuk adanya keterangan dari salah satu komisioner KPU mengenai pihak berinisial R,” tegas Hasyim.
Bagi JASTRA, persoalan tersebut bukan sekadar tuntutan terhadap penyelesaian sebuah laporan. Mereka menilai, penanganan perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus mendapat perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Desakan massa kemudian mendapat tanggapan dari pihak Kejari Sumenep. Perwakilan kejaksaan yang terdiri atas Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Pidana Khusus menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik KPU.
Untuk perkara rumah produksi, kejaksaan menyatakan telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor. Pemanggilan tersebut dilakukan guna meminta keterangan sebagai bagian dari proses penanganan perkara. Namun, hingga saat ini pihak yang dipanggil belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, penanganan dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep disebut telah memasuki tahapan ekspose internal. Kejaksaan selanjutnya berencana membawa perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan ekspose lebih lanjut sebagai bagian dari proses penanganan.
Kasi Intel Kejari Sumenep, Endro Rizki Erlazuardi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah dalam menangani laporan tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa proses berikutnya masih berjalan, termasuk koordinasi untuk pembahasan perkara di tingkat kejaksaan yang lebih tinggi.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan memproses ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” ujar Endro.
Terkait desakan penetapan tersangka, pihak kejaksaan menjelaskan bahwa pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Dengan demikian, penentuan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana tetap harus melalui proses pembuktian dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Meski telah mendapatkan penjelasan, JASTRA menilai masyarakat masih membutuhkan kepastian mengenai perkembangan kedua perkara tersebut. Mereka meminta kejaksaan tidak hanya menyampaikan tahapan yang telah dilakukan, tetapi juga memastikan proses penanganan berjalan hingga memperoleh kejelasan hukum.
Dalam aksi tersebut, JASTRA membawa enam tuntutan utama. Pertama, mendesak penyelesaian dugaan korupsi rumah produksi secara komprehensif dan profesional. Kedua, meminta kepastian hukum perkara pengadaan logistik KPU Sumenep serta pemeriksaan pihak berinisial R apabila ditemukan bukti yang cukup.
Ketiga, mendesak pengusutan terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan. Keempat, meminta keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum. Kelima, menolak segala bentuk intervensi dan perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
Keenam, JASTRA meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan kedua perkara apabila ditemukan hambatan. Mereka berharap pengawasan tersebut dapat memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak kehilangan arah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat.
JASTRA menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap informasi dan laporan dugaan penyimpangan anggaran harus diperiksa secara objektif, sementara siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aksi di depan Kantor Kejari Sumenep itu akhirnya ditutup dengan seruan lantang para demonstran. Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat menginginkan penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, serta tidak memberikan ruang bagi praktik impunitas.
“Tolak Impunitas, Tegakkan Supremasi Hukum”
