OkeDailyJatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat langkah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui digitalisasi pembayaran. Sinergi lintas sektor menjadi kunci.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Optimalisasi PKB melalui Digitalisasi Pembayaran Pajak di Kabupaten Sumenep, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Ballroom Kaberaz Hotel dan dihadiri Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, S.H., M.H., serta Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, S.H., M.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir pula Kanit Regident Satlantas Polresta Sumenep Ipda Rizky mewakili Kasatlantas, jajaran Disperkimhub, para camat, PKDI, kepala desa, dan lurah.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, S.H., M.H., menegaskan optimalisasi PKB membutuhkan kerja bersama. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam memperkuat kepatuhan pajak.
“PKB bukan hanya soal penerimaan daerah. Kepatuhan pajak menjadi bagian dari dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep.” kata Wabup KH Imam Hasyim, SH, MH.
Wilayah Sumenep yang luas, termasuk kawasan kepulauan, membuat penyampaian informasi kepada masyarakat membutuhkan pendekatan yang dekat dan berkelanjutan.
Karena itu, camat, lurah, dan kepala desa memiliki posisi penting untuk menyampaikan informasi pembayaran PKB kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Camat, lurah, dan kepala desa paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi pajak.” ujarnya.
Digitalisasi pembayaran menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Pemerintah daerah juga mendorong perluasan kanal pembayaran dan peningkatan kualitas pelayanan.
Menurut KH. Imam Hasyim, kemudahan layanan harus diimbangi dengan informasi yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui kanal resmi pembayaran agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara praktis.
“Kemudahan pembayaran harus diketahui masyarakat. Sosialisasi perlu diperkuat agar wajib pajak memahami layanan yang tersedia.” tambah Wabup KH. Imam Hasyim, SH, MH.
Ia menambahkan, pembayaran PKB tidak semata berkaitan dengan kewajiban administratif. Kepatuhan masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Ketika masyarakat taat membayar pajak, pemerintah memiliki dukungan untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.” imbuhnya.
HLM juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, UPT PPD, kepolisian, Disperkimhub, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta unsur terkait lainnya.
Sinergi tersebut penting agar informasi, pelayanan, dan edukasi mengenai PKB dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk wilayah kepulauan.
Wabup Sumenep berharap hasil pertemuan tidak berhenti di ruang rapat. Pesan mengenai kemudahan dan kewajiban membayar PKB harus diteruskan hingga tingkat desa dan masyarakat.
“Saya berharap hasil HLM ini diteruskan ke masyarakat. Sampaikan bahwa membayar pajak kendaraan kini semakin mudah melalui layanan yang tersedia.” harap Wabup KH Imam Hasyim, SH, MH.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor harus terus dijaga agar optimalisasi PKB berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Mari kita kuatkan sinergi. Pemerintah memberikan kemudahan layanan, sedangkan masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya demi pembangunan daerah.” pungkasnya.
Pemkab Sumenep dalam dokumen perencanaan daerah juga menempatkan digitalisasi pelayanan dan pembayaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan serta optimalisasi pendapatan daerah.
Melalui HLM tersebut, pemerintah berharap kesadaran membayar PKB semakin tumbuh. Digitalisasi diharapkan membuat proses pembayaran lebih mudah, sementara sosialisasi memastikan informasi sampai kepada masyarakat.
Dengan kolaborasi pemerintah daerah, UPT PPD, kepolisian, Disperkimhub, camat, PKDI, kepala desa, lurah, dan masyarakat, optimalisasi PKB di Sumenep diarahkan berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
